handphone-tablet

Banyak Pengusaha Salahi Aturan DPRD Akan Panggil SKPD

Sintang- Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua DPRD ,Komisi A DPRD Kabupaten Sintang Panggil Sejumlah SKPD terkait penerapan Perda Kabupaten Sintang nomor 8 Gavin 2010 tentang bangunan gedung, Pemanggilan tersebut menyusul banyaknya temuan yang terjadi di Kota Sintang,mulai dari masalah IMB,peredaran barang tanpa ijin, serta persoalan banyaknya tempat usaha yang tak mengantongi ijin ,pada Selasa (10/1)

SKPD Terkait tersebut yakni , Kepala Desperindagkop dan UKM, H. Sudirman, Kabid tata kota Dinas Pekerjaan Umum, Mulyadi, Kepala BPMTSP, Hendrika serta Kasi Tibum Sapol PP Mawardi.

Diberitakan sebelumnya bahwa jelang perayaan Natal (21/12) wakil Bupati Sintang, Askiman sempat melakukan Sidak dibeberapa pusat perbelanjaan dalam kota Sintang,dalam sidak tersebut menyisir sejumlah gudang sembako,pasar sayur serta pertokoan.satu diantaranya agen yakni toko Sinar Laut yang terletak di komplek pasar Masuka dengan menyuplay sosis asal Malaysia merk ayam madu yang tidak memiliki izin edar.

Dalam Sidak tersebut Rombongan yang dipimpin wabup Askiman meninjau kedalam gudang untuk memastikan barang ilegal yang dimaksud ada atau tidak dalam gudang Sinar Laut,pemilik gudang menyatakan tidak ada,namun apa yang terjadi sekitar satu trukc lebih tangkap tangan sosis merek ayam madu asal Malaysia ada dalam gudang tersebut. Kontan saja Wakil Bupati memerintahkan petugas Satpol PP yang juga ikut dalam rombongan untuk menyegel gudang tersebut.

Betapa kagetnya petugas Satpol PP pada hari berikutnya,maksud hendak melaporkan kejadian tersebut (temuan sosis ilegal-red) di gudang Sinar Laut,kepada pihak Kepolisian namun barang bukti yang dimaksud telah raip.

Melihat hal ini pihak Disperindag langsung memanggil pemilik gudang dan menyatakan bahwa sosis yang dimaksud telah habis dibagi kepada warga serta dimakan sendiri.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang,Syahroni hal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap intitusi dan lembaga resmi pemerintah sebab sangat tidak masuk akal barang bukti sebanyak itu bisa habis dimakan dan dibagikan dengan percuma, ia mengindikasikan bahwa pemilik toko agen Sinar Laut berlaku nakal sehingga barang tersebut bisa raib begitu saja dengan alasan yang tak masuk akal disamping itu menurut Syahroni kejadian tersebut tidak boleh dibiarkan sebab bisa menampar wibawa pemerintah daerah dalam menegakan peraturan dan perundang-undangan oleh karena itu ia meminta agar kasus ini bisa segera diselesaikan agar jangan sampai ada pelaku-pelaku usaha yang meniru ulah oknum-oknum pedagang nakal seperti pemilik agen Sinar Laut.

“Sidak yang dipimpin wakil bupati Sintang bersama SKPD disejumlah pusat perbelanjaan jelang Natal dan Tahun baru 2017 lalu, ada temuan sosis ilegal digudang agen Sinar Laut merek ayam madu asal Malaysia namun dalam tahap proses selanjutnya pemilik diduga dengan sengaja menghilangkan barang bukti , nah kita ingin agar pemerintah daerah menunjukan legitimasi dan kewibawaan terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar, apalagi yang dilanggar undang-undang, ”ujar Syahroni.

Agen Sinar Laut juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) ini terungkap saat sejumlah SKPD terkait diajak berembug di ruang Komisi A saat itu juga, melihat hal itu menurut Syahroni sudah ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik toko yakni pelanggaran menjual barang ilegal serta pelanggaran tidak memiliki izin mendirikan bangunan tempat usaha oleh karena itu Sayhroni berharap,dengan dipanggilnya SKPD Terkait BPMTSP selaku pemberi IMB,Desperindagkop dan UKM selaku dinas yang mengawasi peredaran barang serta Satpol PP selaku pengawal penegakan peraturan daerah diharapkan kasus tersebut kedepan bisa diselesaikan dengan baik dan benar, sebab kasus tersebut sudah layak untuk diproses hukum sebab merupakan bentuk tangkap tangan dimana ada sample barang bukti yang dibawa dan juga upaya pemilik menghilangkan barang bukti adalah pelanggaran nyata.

“ini jelas pelanggaran berat, sebab ada upaya menghilangkan barang bukti padahal itu itu jelas dan nyata merupakan operasi tangkap tangan dan juga dalam tahap selanjutnya diketahui malah tidak memiliki izin bangunan,” kata Syahroni lagi.

Kasi Penertiban Umum (Tibum) Pol PP Kab. Sintang, Mawardi mengatakan bahwa Pol PP dalam hal ini hanya berhak untuk menghentikan sementara aktivitas di tempat yang bermasalah sedangkan untuk menyangkut kepada putusan yang bersifat final ada ditangan SKPD yang bersangkutan maupun pejabat yang berwenang.

“kita mempunyai SOP, penertiban yang dilakukan oleh Pol PP itu mengacu kepada Permendagri No. 54 Tahun 2011 dan juga penertiban yang kita lakukan adalah hanya menghentikan kegiatan sementara untuk putusan final itu ada di SKPD pejabat yang berwenang,”katanya.

Kaitan hal itu Kepala BPMTSP , Hendrika sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada pemilik Agen Sinar Laut untuk segera mengurus izin sebagaimana mestinya namun hingga saat ini SP tersebut tidak digubris.bukan hanya Sinar Laut yang menjadi sorotan BPMTSP namun masih 50 persen tempat usaha yang dinilai bermasalah khususnya yang berada didalam kota Sintang.

“Di Sintang masih sekitar 50 persen tempat usaha bermasalah,”pungkas Hendrika.

.(Sus)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - Deliknews Indonesia

To Top