handphone-tablet

Dana Desa Rp 1,6 Triliun, Sekda Kalbar : Kades Harus Maksimalkan Penggunaanya

Pontianak – Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM, meminta kepada Perangkat Desa untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa.

“Melihat begitu besarnya sumber pendapatan yang dikelola desa saat ini, dimana dana desa menjadi salah satu modal utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan manajerial yang handal, maka dana desa yang telah disalurkan akan dapat dikembangkan untuk menggali segenap potensi yang ada didesa menjadi peluang-peluang baru guna mewujudkan desa yang maju, mandiri dan berdaya saing tinggi,” kata Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM, Kamis (28/9), saat membuka Rapat Kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati, Camat dan Kepala Desa di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Dikatakannya, sejak digulirkan pada tahun 2015 secara nasional dana desa yang awalnya diluncurkan sebesar Rp. 20,7 Triliun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar Rp 46,9 Triliun dan pada tahun 2017 mencapai Rp 60 Triliun khususpengalokasian dana desa di Provinsi Kalbar serta dana desa tahun 2015 sebesar Rp 537.066.748.004- atau (537 Milyard) dan pada tahun2016 sebesar Rp 1.241.607.506.00 atau (1,2T) dan pada tahun 2017 ini sebesar Rp 1.616.725.259.000 atau (1,6T).

Dengan 2.031 Desa di Provinsi Kalbar, dan selaku Wakil Gubernur Kalbar tentu memiliki keterbatasan untuk melakukan pembinaan langsung, sehingga melalui raker ini dapat mengingatkan bahwa Pengawasan Dana Desa telah menjadi perhatian serius dari Pemerintah serta berbagai pihak seperti KPK, Kejaksaan RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Satgas Dana Desa, BPK, BPKP dan Inspektorat dengan APIPnya terus berupaya melakukan pembinaan.

“Hal ini tentunya harus dipahami oleh seluruh jajaran kepala desa sebagai wujud konkrit upaya mencegah terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran dan dengan adanya lembaga-lembaga tersebut bukan berarti mempersempit gerak dan langkah untuk memajukan desa, melainkan berjalan seiring dengan tujuan disalurkannya dama desa,” jelasnya.

Wagub Kalbar juga berharap kepada Pemkab Kubu Raya dan jajarannya agar terus melakukan upaya pembinaan dan pengawasan yang optimal kepada seluruh pemerintahan desa.

Kapasitas penyelenggara pemerintah desa yang masih rendah agar terus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi keterlambatan dan kesalahan/penyimpangan dalam penyusunan dalam pertanggung jawaban APB Desa, seluruh tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa se Kabupaten agar benar-benar melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar agar kedepannya dapat membantu Kepala Desa dan oerangkatnya dalam mempersiapkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga kekeliruan dan penyimpangan APB Desa dapat dihindari serta Pemerintah Desa harus mengedepankan transparasi penggunaan keuangan desa baik kepada Badan Permusyawartan Desa (BPD) maupun kepada seluruh masyarakat.

Dijelaskannya, salah satu sumber pendapatan desa yang direkogini Negara adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD) yang ditransfer dari rekening Kas Desa (RKD) yang pemanfaatannya diarahkan berdasarkan skala prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama untuk meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat serta perluas skala ekonomi individu dan kelompok yang dibelanjakan oleh desa secara transparan dan akuntabel.

(Dri)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - PT Delik Media Siber

To Top