handphone-tablet

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Tolak GGD

Sintang – Pulangkan 260 GGD ke daerah asa jika tidak kami akan gebrak meja menteri,ini salah satu tuntutan yang disampaikan,Ratusan masa saat menyerbu Gedung DPRD Sintang ,masa yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang tersebut menduduki Gedung DPRD Sintang,pada Kamis (12/10) siang.

Aksi Damai dan Audiensi ratusan masa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang terkait penempatan 260 Guru Garis Depan diwilayah tersebut.

Aksi Damai ini sendiri dimulai pada pukul 08.15 wib dimana ratusan massa berkumpul di taman entuyut tugu BI Jln. PKP Mujahidin , mulai dari PP FORDEM Kalbar berjumlah 2 orang, PMKRI Kab. Sintang berjumlah 35 orang, GMNI Kab. berjumlah 6 orang, DPC Pemuda Katolik Kab. Sintang berjumlah 5 orang, BEM UNKA Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum berjumlah sekitar 130 orang, BEM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang berjumlah sekitar 160 orang serta didampingi para Dosen STKIP berjumlah 3 orang.

Selanjutnya massa bergerak menuju gedung DPRD dengan pengawalan dari Sat Lantas Res Sintang dengan rute Taman Entuyut – PKP Mujahidin Simpang RSUD Ade M. Djoen Sintang – Jl. Pattimura – Jl. Taruna – Jl. Imam Bonjol – Jl. M. Saad – Gedung DPRD Kab. Sintang.

Peserta aksi damai tiba pada pukul 09.00 wib dan disambut Wakil Ketua DPRD Sandan,disertai orasi di depan gedung DPRD tersebut.

Dalam orasinya peserta aksi damai menyampaikan beberapa point seperti mengapa putra putri daerah dijegal dan putra putri daerah tidak dapat prioritas dari pemerintah dan dianggap peraturan dari Menteri Pendidikan sangat tidak berpihak pada sarjana daerah, meminta untuk memprioritaskan para sarjana daerah.

Selain itu juga para peserta aksi damai mempertanyakan mengapa penerimaan Guru Garis Depan (GGD) tidak diprioritaskan bagi guru honor yang telah ada.

Selanjutnya perwakilan massa di terima oleh Ketua DPRD .Jeffray Edward, Wakil Ketua DPRD Sandan, Asisten Pemerintahan Kab. Sintang Marchues Afen, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Lindra Azmar dan Sekretaris BKD SDM Kab. Sintang Ade Supriyadi.

Dalam audiensi tersebut massa aksi damai melalui perwakilan masing-masing organisasi menanyakan terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam penerimaan Guru Garis Depan (GGD) yang menurut mereka sangat tidak berpihak kepada putra daerah karena terganjal dengan Akredasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dan para massa Aksi damai berharap anggota DPRD Kab. Sintang dapat menerima aspirasi mereka untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Satu diantara koordinator lapangan Apri Pahan meminta pemerintah daerah untuk mengabulkan tutuntanya agar mengembalikan 260 GGD tanpa terkecuali,baik putra daerah maupun bukan,dan dia memberi tenggang waktu sepekan untuk memutuskan penolakan dan pemulangan GGD tersebut kedaerahnya masing-masing jika tidak dikabulkan maka dirinya akan membawa masa lebih banyak lagi ke DPRD untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

“Intinya kami menolak GGD ditempatkan di Sintang,meski ada satu diantara 260 GGD yang ditempatkan di Sintang merupakan putra daerah ,kami tidak peduli pokoknya semua harus dipulangkan dengan tempo satu minggu,jika tidak kami akan datang dengan membawa masa lebih besar lagi,”ujarnya.

Ketua Umum Forum Demokrasi (Fordem) Kalimantan Barat, Erasmus Endi Dacosta melihat ada yang aneh dan ganjil pada permasalahan kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program Guru Garis Depan (GGD).

Maka sampaikan dalam tanda kutip ini kebijakan gila. Pemerintah pusat menerapkan aturan yang akibatnya banyak dari daerah tidak bisa ikut. “Intinya apa yang menjadi syarat untuk penerimaan GGD ini mengakibatkan banyak lulusan dari daerah tidak bisa ikut. Kalau kalah dalam bertanding itu biasa, tetapi kalau tidak bisa ikut bertanding itu yang tidak bisa kami terima. Jadi kami sampaikan lami tidak berhenti disini sana setelah Sintang kita akan lakukan

Aksi di kabupaten-kabupaten lain. Karena di kabupaten lain kita juga ada cabang. Selesai di semua kabupaten kita akan laksanakan ini di tingkat provinsi. Selesai provinsi kita gebrak meja menteri. Kalau hanya sampai di sini sia-sia karena ini kebijakan pusat dan dipusat persoalannya. Maka kami minta dikawal baik eksekutif maupun legislatif, karena ini menyangkut kepentingan kita bersama.

Ketua BEM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Beti Suci Elese) Kami meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Sintang untuk dapat menyampaikan aspirasi yang telah kami sampaikan hari ini. Jadi kami berharap apa yang kita bicarakan pada audiensi ini tidak sampai di ruangan ini saja namun dapat diteruskan kepada pemerintah provinsi maupun sampai ke pusat. Kemudian kami memohon dapat memperhatikan guru-guru yang sudah mengabdi selama ini daerah perbatasan dan tertinggal di Kabupaten Sintang. Kenapa tidak mengangkat mereka saja menjadi pegawai negeri sipil. Mengapa harus mengambil dari luar.

Sementara mereka sudah mengerti kultur di daerah tersebut karena sudah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Sementara mereka juga punya kemampuan untuk itu. Perhatikan juga kesejahteraan guru yang sudah selama ini mengabdi. Saya rasa tidak adil jika GGD yang belum mengabdi sama sekali di Sintang tetapi sudah mendapatkan tunjangan sebesar delapan juta. Tidak adil bagi guru yang selama ini sudah mengabdi bahkan tidak sampai satu juta.

Bayangkan saja 400 ribu selama satu bulan apa yang bisa kita dapatkan. Itu sangat tidak adil bagi guru yang selama ini sudah mengabdi. Saya meminta program GGD bukan pemerataan karena tidak menuntaskan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Karena mendatangkan guru dari luar itu hanya akan menambah pengangguran sarjana dari daerah tersebut. Kemudian kami putra-putri daerah juga siap juga membangun daerah kami makanya kami meminta.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi damai Ketua DPRD Kab. Sintang Jeffray Edward,mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti terus apa yang diinginkan para peserta aksi damai, bahkan dirinya bersama pemerintah Kabupaten akan meneruskan apa yang menjadi keinginan massa aksi damai, paling tidak persyaratannya agar disesuaikan dengan kondisi yang ada diwilayah Kabupaten Sintang.

Sementara itu Kadis Pendidikan Kabupaten Sintang Lindra Azmar, mengatakan bahwa permasalahannya hanya satu kenapa Sarjana putra putri daerah tidak dapat bekerja atau melamar untuk menjadi GGD karena tersangkut oleh Akreditasi, dan hal ini akan di sampaikan kepada Pemerintah pusat agar ada pengecualian sesuai dengan kondisi wilayah.

Ditempat yang sama Waka Polres Sintang Kompol Amry Yudhi,disela-sela pengamanan yang dilakukan mengatakan bahwa selama pelaksanaan kegiatan aksi damai dilakukan semua berjalan dengan baik dan lancar tidak ada massa yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari isi pengajuan ijin yang diajukan.

“Kita apresiasi adik-adik kita ini dalam pelaksanaan dan penyampaian orasi dan pawai yang dilakukan semua tertib, ini mencerminkan bahwa adik-adik mahasiswa ini menghargai apa yang menjadi tujuan dari kegiatan mereka,”jelas Waka Polres

Ditambahkan olehnya bahwa Polres Sintang akan selalu memberikan pengamanan pengawalan, pengaturan serta bentuk-bentuk pelayanan Kepolisian lainnya, hal ini sebagai wujud bahwa Polri saat ini memang sudah menuju kepada Polri yang Profesional,Modern dan Terpecaya (PROMOTER), sejalan dengan kebijakan dari Bapak Kapolri dan Kapolda Kalbar.

“Kami siap memberikan pelayanan kepada siapapun, baik diminta maupun tidak,”ujarnya

Dan terkait pengamanan dititik dimana GGD tersebut ditempatkan pihaknya akan meningkatkan pengamanya ini bentuk dukungan terhadap kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai tupoksi dan porsi Polri.

“Kami sesuai tupoksi dan porsi Polri sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan memberlakukan babinkamtibmas diwilayah hukum Polres Sintang,”tegasnya.

Selanjutnya pada pukul 14.30 wib massa yang sudah selesai melaksanakan pawai mulai membubarkan diri dari pasar Galeri dan Seni Jln. PKP Mujahidin Sintang. Aksi tersebut dapat pengawalan ketat dari 80 personil Kepolisian setempat dan 30 personil dari Satpol PP dan Damkar Sintang.

(sus)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - PT Delik Media Siber

To Top