handphone-tablet

Bila Komitmen PT MPK Melenceng, Kho Susanti Siap Jadi Saksi

Ketapang – Komitmen atau kesepakatan antara masyarakat Desa Sungai Awan Kiri dengan PT. Mohairison Pawan Khatulistiwa (MPK) akhirnya ditinjau ulang kembali berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan di kantor Camat Muara Pawan Kabupaten Ketapang pada (10/10) yang lalu.

Perjanjian yang dinilai sudah bagus dan sangat menguntungkan masyarakat Desa Sungai Awan Kiri namun komitmen tersebut menjadi Pro Kontra, dikarenakan sebagian masyarakat merasa bahwa pertemuan tersebut banyak masyarakat yang tidak hadir, sehingga hasil komitmen tersebut tidak bisa mewakili masyarakat Desa Sungai Awan Kiri.

Kho Susanti,SE sebagai pihak independen yang telah membantu penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Sungai Awan Kiri pada bulan Nopember 2016 melihat bahwa sejak adanya komitmen tertulis tersebut sampai saat ini, pihak perusahaan memang belum mempunyai etikat baik terhadap masyarakat setempat terutama point komitmen tentang penyerapan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, soal nilai toleransi atas lahan yang terkena kanal terlalu menekan yaitu 4 juta perhektar.

Ketika dihubungi (12/10) Kho Susanti mengatakan saya waktu itu hanya sebagai mediator saja (membantu menyelesaikan konflik). Namun andai kata PT MPK melenceng dari perjanjian atau komitmen, saya siap bersaksi dan siap mendukung masyarakat”,tegasnya.

Ditambahkannya juga disayangkan bahwa PT KIP telah melakukan kegiatan ilegal dengan ditangkapnya sebanyak 110 kontainer, ini kan sudah jelas punya maksud import barang-barang tanpa membayar pajak dan lain-lain. Kedepannya semoga tidak terulang lagi kegiatan Ilegal khusus untuk PT MPK, PT KIP dan PT BSM.

“Soal point-point kesepakatan akan ditinjau ulang silakan saja. Jika memang ada solusi yang lebih baik dan tuntutan komitmen masyarakat tentunya tidak mungkin menyalahi aturan terutama mengenai kompensasi soal 4 Juta/ha, karena sebenarnya ini saja sudah menyalahi aturan karena status HP tidak boleh ada kompensasi”,terangnya.

selanjutnya Kho Susanti menjelaskan”, 4 juta itu timbul karena putusan sepihak dari PT. MPK tanpa berunding dengan masyarakat yang mana angka tersebut sebenarnya awalnya muncul diasumsikan sebagai ongkos tebas plus rawat lahan, Jadi bukan ganti rugi lahannya”.

“Sebaliknya masyarakat yang terkena lahan PT MPK minta ganti rugi dan ini tentunya tak bisa dipenuhi PT MPK karena bukan area status APL. Dalam point-point komitmen sudah saya kondisikan agar pihak masyarakat diuntungkan karena saya tidak mau ada PT WHW kedua yang mana masyarakat sekitarnya gigit jari atau hanya jadi penonton saja”,jelasnya.

Susanti mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang telah mendukung keberadaan Investor didaerah ini dimohon agar Pemerintah Kabupaten benar-benar konsen yaitu meminta secara bersungguh – sungguh agar PT MPK Group (PT BSM dan PT KIP) bisa memberikan dampak positif yang sangat berguna bagi masyarakat sekitarnya khususnya, dan masyarakat umumnya dan negara tentunya.

Humas yang sekarang direkrut, diharapkan agar bisa lebih berfungsi maksimal sehingga bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan dan juga sekaligus untuk menghindari Konflik lagi”,Harap Susanti.

(Wan)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - PT Delik Media Siber

To Top